TANJUNGPINANG – Ketua Batin Kepri, Said Zaldy Al Qudsy, menilai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki kekayaan laut yang sangat besar, namun manfaat ekonominya hingga kini belum maksimal dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Zaldy saat momentum Hari Marwah, Sabtu, 17 Mei 2026, ketika membahas pentingnya pembangunan berbasis kedaulatan maritim di Kepri.
Menurutnya, kondisi geografis Kepri yang didominasi lautan seharusnya mampu menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini bukan tak mendadak karena kita 4 persen darat, dan 96 persen laut, miliki potensi besar untuk kemakmuran rakyat yang meski cepat dilakukan oleh Pemerintah, baik Daerah maupun Pusat,” ujarnya.
Ia mengatakan aktivitas pelayaran dan lalu lintas kapal di kawasan perairan Kepri hingga Selat Singapura sebenarnya sangat ramai. Namun potensi ekonomi dari aktivitas tersebut dinilai belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
Zaldy kemudian mengulas sejarah masa Kerajaan Riau Lingga dan Kesultanan Pulau Penyengat yang dahulu dikenal sebagai pusat kekuatan maritim di Selat Riau.
Menurut dia, kapal-kapal yang melintas kala itu memberikan cukai kepada kerajaan sehingga sektor maritim menjadi sumber kekuatan ekonomi besar di kawasan tersebut.
Kini, kondisi itu disebut berbeda. Aktivitas laut masih padat, tetapi manfaat ekonominya justru lebih banyak dirasakan pihak lain karena layanan sarana laut dan navigasi tidak dikelola penuh oleh daerah.
“Karena melihat hal ini, berapa triliun dana yang meskinya bisa masyarakat nikmati tidak dapat diambil, padahal mereka melintasi laut kita, belum lagi persoalan kurangnya pertahanan keamanan yang negara buat di perairan ini,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan yang dinilai masih menghadapi tantangan ekonomi meski berada di jalur laut internasional paling sibuk.
Karena itu, Zaldy mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih serius membangun konsep maritim Kepri secara menyeluruh, mulai dari regulasi, sarana laut, hingga penguatan ekonomi kawasan pantai.
Pulau Penyengat, menurutnya, juga layak dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus religius sekaligus bagian dari konsep Poros Maritim Nasional.
“Saya dukung semua peran pemerintah dalam pengembangan Pulau Penyengat, namun jangan separuh-separuh. Patutnya Penyengat sebagai Poros Maritim nasional, yang berakar dari histori dan geografis tadi dan tetap mengagungkan persaudaraan yang kental di 3 negara ini,” kata Zaldy.
Ia menegaskan Batin Kepri siap membantu mengawal berbagai gagasan penguatan maritim tersebut melalui seminar nasional, Focus Group Discussion (FGD), hingga pertemuan tiga negara serumpun.
Menurutnya, perjuangan memperkuat maritim Kepri pada akhirnya bertujuan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.
“Perjuangan ini memang menegakkan marwah kita berikutnya setelah jadi Provinsi, dan kesejahteraan masyarakat jadi poin utamanya,” tutupnya. ***
