Pesan yang disampaikan ini mengenai kecurangan dan kejahatan dalam pemilu serta kondisi politik Indonesia sangatlah kuat. Penyampaian ini menyoroti beberapa isu penting yang meliputi:
- Korupsi Kekuasaan: Pesan ini menggambarkan pemerintahan sebagai rezim yang korup dan tidak bermoral, menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan.
- Ketidakadilan dan Penindasan: Penulis menyoroti ketidakadilan dalam pemilihan umum dan penggunaan kekuasaan untuk menindas oposisi serta menutupi kekurangan pemerintahan.
- Pemilu dan Kehancuran Demokrasi: Pemilihan umum dipandang sebagai panggung untuk manipulasi dan penipuan yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk mewujudkan aspirasi rakyat.
- Perlawanan Terhadap Kekuasaan Tirani: Penulis menekankan pentingnya perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter dan menekan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.
- Harapan pada Perubahan: Pesan ini menawarkan harapan bahwa, meskipun kekuasaan tampak kuat, perubahan yang diinginkan rakyat tetap mungkin terjadi jika ada kesadaran kritis dan semangat perubahan yang kuat.
Pesan ini mencerminkan ketegangan politik dan sosial yang ada di Indonesia, serta keinginan akan perubahan menuju sistem yang lebih adil dan demokratis. Namun, harus diingat bahwa penyelesaian atas isu-isu ini memerlukan proses yang kompleks dan melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat serta kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku.
Politik Bandul Perubahan, Disampaikan Oleh Yusuf Blegur
BEKASI — Kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematik dan masif, sesungguhnya hanya akan terus membangun kesadaran rakyat betapa rezim kekuasaan nyata-nyata begitu bobrok dan dzolim. Semakin suara AMIN dimanipulasi, semakin besar dan kuat gelombang perubahan datang.
Distorsi kekuasaan apalagi yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.
Kebohongan mana lagi yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.
Penghianatan seperti apa lagi yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.
Kejahatan dan kebiadaban yang bagaimana lagi yang tidak dilakukan rezim Jokowi?.
Satu hal yang pasti yang tidak bisa dibeli atau dimiliki rezim Jokowi. Bahkan dengan intimidasi, ancaman dan teror, geliat perubahan di negeri ini tak bisa dibendung. Sekalipun rezim Jokowi memiliki kewenangan yang tak terbatas dan memiliki infrastruktur politik yang luas dan kuat, ia tetap tak kuasa menutupi kelemahan dan kebobrokan pemerintahannya. Konstitusi bisa dimanipulasi dan demokrasi bisa dikebiri, ada yang tak bisa dibungkam rezim tirani yakni kesadaran kritis dan jiwa pembebasan. Rezim Jokowi boleh merasa kuat dan berkuasa atas negeri ini, tapi ada satu fundamental yang berjarak dan menjauhinya, yaitu kebenaran dan keadilan.
Sebagian besar TNI/Polri, partai politik, MK, KPU/Bawaslu, media dan lembaga survey, semua dalam kendali rezim baik karena kesadaran ataupun terpaksa. Uang, jabatan dan mungkin demi keselamatan pribadi dan keluarga banyak yang membunuh hati nurani dan akal sehatnya. Berdusta, khianat, mencari muka dan menjilat lidah sendiri kerap mewarnai para pemangku kepentingan publik dan yang bersumpah melayani rakyat. Mereka yang tidak sedikit memarjinalkan nilai-nilai, moral dan agamanya sendiri.
Dalam konspirasi jahat dan di bawah naungan kekuasaan mudharat yang bertujuan memuaskan syahwat duniawi. Rezim yang identik sebagai pemerintahan gagal dan merusak sendi-sendi dasar negara. Ingin mengakhiri dua periode sekaligus melanggengkan kekuasaan dengan mulus melalui pilpres 2024. Bagaimanapun caranya, berapapun biayanya dan apapun caranya mempertahankan kekuasaan menjadi wajib hukumnya bagi rezim Jokowi. Tak peduli membangun politik dinasti, masa bodoh dengan merampok uang negara dan kekayaan alam. Dalam tujuan rezim Jokowi yang penting terus berkuasa dan kaya, jika perlu sampai mati dan hingga tujuh turunan.
Bukan sekedar kecurangan, pilpres 2024 telah menjadi ajang kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Begitu brutal dan barbar rezim Jokowi menipu rakyat dan mrnghalalkan segala cara demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Terlalu mencolok dan begitu telanjang mempertontokan kemiskinan aturan dan etika di hadapan rakyat. Rezim Jokowi justru bangga dan tiada kemaluan memamerkan perilaku kekuasaan yang begitu rendah, hina dan nista.
Kecurangan-kecurangan hingga kejahatan-kejahatan pemilu dibangun dengan kerangka politik yang terlihat kokoh dan kuat, namun sebenarnya sangat rapuh, kotor sekaligus menjijikan. Terkesan memadukan orkestrasi para bajingan, bromocorah dan psikopat politik. Penjahat dan penbunuh berdarah dingin dari rezim otoriterian yang membangun kostruksi pemikiran, narasi dan tindakan hipokrit.
Rezim Jokowi seolah-olah tak bisa dikalahkan, pilpres 2024 dijadikannya sekonyong-konyong permainan, persekongkolan dan judi dari skenario kekuasaan secara terbuka dan terselubung. Ada pesta dan kesenangan, ada juga tipu daya, konflik dan penderitaan rakyat menghiasi pseudo demokrasi dan inkonstitusional dalam pilpres 2024. Suap, pencurian suara melalui SIREKAP yang direkayasa hingga tindakan represif untuk tujuan kekuasaan di lakukan rezim mulai dari istana, lembaga pemerintahan dan aparatnya, dari kertas dan pencoblosan hingga perhitungan kental dengan rekayasa dan penggelembungan suara. Pemilu tak terhindar dan sesak diselimuti kriminalitas penyelenggara negara.
Pengumuman hasil pilpres 2024 begitu prematur dan cacat hukum. Dirancang istana, diumumkan lembaga survey melalui quick count dan dikelola KPU dengan resikap. Curk tanpa malu dan cukup minta maaf karena banjir pencurian suara. KPU sungguh tanpa morariltas, ketuadaan kapasitas dan integritas. Rezim Jokowi seperti merasa sudah memenangkan pertarungan pilpres melawan gelombang perubahsn rakyat. Suara rakyat dihina dan dihargai rendah melalui politik uang dan sembako, kedaulatan rakyat dilecehkan, aspirasi dan mandat perubahan rakyat dimutilasi rezim. Ada kekerasan psikologis dan perkosaan hukum yang direkayasa rezim terhadap tuntutan perubahan.
Pemimpin perubahan yang dipercayakan kepada paslon AMIN, tak akan bergeser sedikitpun apalagi sampai jatuh oleh kekuasaan status quo. Kemenangan hasil hitung cepat paslon yang menjadi boneka rezim hanya “psy war”, sementara dan kamuflatif. Upaya menjegal suara AMIN sebagai limpahan dukungan rakyat tak selamanya bisa dibendung rezim. Setiap penjegalan AMIN memenangkan pilpres 2024 menjadi ekivalen dengan upaya menutup-nutupi kebobrokan dan kedzoliman rezim selama dua periode dan merupakan langkah terakhir menyiapkan keselamatan rezim Jokowi pasca berkuasa.
Rezim Jokowi pada akhirnya harus menerima kenyataan pahit pada waktunya, kecurangan dan kejahatan pemilu justru menjadi antiklimaks dari strategi melanggengkan kekuasaannya melalui paslon capres-cawapres boneka besutannya. Kecurangan dan kejahatan pilpres sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, sebuah sequel sindikat pemilu yang dilakukan rezim dan semakin mengkokohkan gerakan pemakzulan Jokowi, setidaknya pemilu tanpa Jokowi. Semakin kentara kecurangan dan kejahatan pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, semakin menjadi-jadi kekuatan gelombang perubahan yang menjadi keinginan dan tuntutan rakyat. Semakin didzolimi, semakin leluasa paslon AMIN menjemput mandat presiden dan wakil presiden. In syaa Allah, begitulah politik bandul perubahan yang akan terjadi, saat etika dan kehormatan melawan kekuasaan yang mabuk. Aamiin.
Ketika etika dan kehormatan menjadi panduan dalam menghidupkan konstitusi dan demokrasi, maka tak ada ruang bagi tumbuhkembangnya kepemimpinan yang otoriterian.
Bekasi Kota Patriot.
10 Syaban 1445 H/20 Februari 2024.
