TANJUNGPINANG – Penurunan Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepri. Di tengah anggaran yang menyusut tajam, Wakil Gubernur Kepri (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, meminta desa-desa tetap menjaga semangat membangun masyarakat.
Hal itu disampaikan Nyanyang saat menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin, 25 Mei 2026.
Kepri pada Tahun Anggaran 2026 memperoleh Dana Desa sebesar Rp77,76 miliar untuk 275 desa. Jumlah tersebut disebut mengalami penurunan sekitar 64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski anggaran menurun drastis, Nyanyang menegaskan kondisi itu tidak boleh membuat desa kehilangan semangat dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Penurunan anggaran tidak boleh melemahkan semangat kita. Justru kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,” ujar Nyanyang.
Rakorda yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri itu diikuti 1.429 peserta dari 275 desa se-Kepri. Peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur terkait lainnya.
Kegiatan berlangsung secara hybrid dengan peserta hadir langsung maupun mengikuti secara virtual dari seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Nyanyang juga mengakui masih terdapat disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.
Menurutnya, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan optimal.
“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” katanya.
Nyanyang juga memastikan hasil Rakorda tersebut akan dibawa ke Musyawarah Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau.
Ia berharap kebijakan pusat nantinya dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Di akhir sambutannya, Nyanyang mengajak seluruh peserta Rakorda memperkuat sinergi pembangunan desa agar desa-desa di Kepulauan Riau mampu menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif, maju, dan berdaya saing. ***
