PALEMBANG – Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan tata kelola keuangan daerah yang dinilai efektif mengantarkan Kabupaten Bintan meraih penghargaan nasional kategori creative financing tahun 2026.
Penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri RI tersebut diterima langsung Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 25 April 2026, malam.
Bintan berhasil meraih predikat Terbaik I setelah dinilai mampu menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan daerah di luar pola konvensional.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan dana CSR untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, inovasi pajak dan retribusi daerah, efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Tak hanya itu, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) turut menjadi indikator penilaian dalam kategori creative financing tahun ini.
Sebelum diumumkan sebagai pemenang, Bintan terlebih dahulu mengikuti tahapan presentasi dan wawancara bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri pada 14 April 2026 lalu.
Dalam sesi tersebut, Roby memaparkan berbagai inovasi daerah beserta dampak nyata yang telah dirasakan setelah program dijalankan.
Roby mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menghasilkan inovasi yang mendapat pengakuan tingkat nasional.
“Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur bahwa Bintan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Semua inovasi serta terobosan yang ada di Bintan adalah hasil kolaborasi dan semangat semua jajaran, ini jadi bonus sekaligus stimulus yang memotivasi untuk terus berinovasi,” ujar Roby.
Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi dan tata kelola keuangan yang transparan memang telah lama menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bintan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut konsistensi daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan menjadi fondasi penting menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Tito, seluruh pemerintah daerah harus terus menggali seluruh potensi yang dimiliki agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas. ***
