PALEMBANG – Transparansi tata kelola keuangan dan konsistensi digitalisasi menjadi kekuatan utama Kabupaten Bintan hingga berhasil meraih penghargaan nasional kategori creative financing tahun 2026.
Prestasi tersebut diumumkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 25 April 2026, malam.
Penghargaan Terbaik I kategori creative financing diterima langsung Bupati Bintan, Roby Kurniawan, setelah Bintan dinilai mampu menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan daerah di luar pola konvensional.
Sorotan utama dalam penilaian tahun ini tidak hanya terletak pada inovasi program, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah membangun sistem keuangan yang efektif, terbuka, dan berbasis digital.
Roby mengatakan bahwa fokus terhadap digitalisasi dan tata kelola yang transparan memang sudah lama diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
“Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur bahwa Bintan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Semua inovasi serta terobosan yang ada di Bintan adalah hasil kolaborasi dan semangat semua jajaran, ini jadi bonus sekaligus stimulus yang memotivasi untuk terus berinovasi,” ujar Roby.
Sebelum meraih penghargaan tersebut, Bintan terlebih dahulu melewati tahapan presentasi dan wawancara bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri pada 14 April 2026 lalu.
Dalam sesi itu, Roby memaparkan berbagai inovasi yang telah dijalankan, termasuk dampak nyata dari implementasi program terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kategori creative financing sendiri menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pembiayaan alternatif. Penilaian meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Tak hanya itu, efisiensi pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Skema kerja sama dengan badan usaha melalui pola KPDBU turut menjadi indikator penilaian.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut turut menegaskan bahwa konsistensi daerah dalam meraih opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik menjadi fondasi penting menuju kemandirian fiskal.
Menurut Tito, daerah harus terus memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan semakin kuat di masa depan. ***
