TANJUNGPINANG — Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, meminta penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa tidak sampai menghambat aktivitas usaha tambang di Kabupaten Lingga.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu usai rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Bapenda Kepri serta Bapenda Kabupaten Lingga, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Wahyu, kebijakan HPM harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keberlangsungan usaha para pelaku tambang.
“Jangan sampai karena angkanya terlalu tinggi, usaha jadi tidak jalan. Kalau usaha mati, daerah juga tidak akan dapat pendapatan,” ujar Wahyu Wahyudin.
Ia menilai kepastian HPM sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan pasir kuarsa di daerah penghasil seperti Lingga dan Natuna.
Wahyu juga mengaku prihatin melihat kondisi Kabupaten Lingga yang dinilai mulai kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas pertambangan yang melambat.
“Saya kasihan lihat Lingga. Daerah itu butuh pendapatan. Kalau usaha tambang tidak bergerak, PAD mereka juga ikut terganggu,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM segera menuntaskan pembahasan dan menetapkan HPM baru yang realistis sesuai kondisi lapangan.
Menurut Wahyu, pemerintah juga harus mempertimbangkan situasi pasar saat ini, termasuk penurunan harga ekspor dan kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga BBM industri.
“Pemerintah harus realistis melihat kondisi sekarang. Jangan hanya melihat angka di atas kertas,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan bersama pelaku usaha yang telah dilakukan beberapa hari terakhir segera menghasilkan keputusan konkret agar aktivitas ekonomi di daerah penghasil kembali bergerak.
“Kita berharap minggu depan sudah ada kepastian. Karena ini menyangkut investasi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah,” kata Wahyu.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang berjalan akan ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat di Kabupaten Lingga.
“Kalau tambang hidup, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Itu yang harus dijaga,” pungkasnya. ***
