TANJUNGPINANG — DPRD Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemerintah Provinsi Kepri segera menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa yang baru untuk wilayah Lingga dan Natuna.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, usai rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Bapenda Kepri serta Bapenda Kabupaten Lingga, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Wahyu, kepastian HPM sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha pertambangan serta pendapatan daerah.
“HPM ini sangat penting. Karena kalau HPM belum ditetapkan atau terlalu tinggi sehingga usaha tidak jalan, otomatis daerah juga tidak dapat apa-apa,” ujar Wahyu Wahyudin.
Ia menilai penetapan HPM tidak boleh terlalu lama karena dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah penghasil pasir kuarsa.
Wahyu mengaku prihatin melihat kondisi Kabupaten Lingga yang dinilai mulai kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas pertambangan yang melambat.
“Saya kasihan lihat Lingga. Daerah itu butuh pendapatan. Kalau usaha tambang tidak bergerak, PAD mereka juga ikut terganggu,” katanya.
Menurut Wahyu, kebijakan HPM harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keberlangsungan usaha para pelaku tambang.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM segera menuntaskan pembahasan dan menetapkan HPM baru yang realistis serta sesuai kondisi lapangan.
“Jangan sampai karena angkanya terlalu tinggi, usaha jadi tidak jalan. Kalau usaha mati, daerah juga tidak akan dapat pendapatan,” ujarnya.
Wahyu juga menyoroti kondisi pasar saat ini, termasuk penurunan harga ekspor serta kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga BBM industri.
Menurutnya, pemerintah harus realistis dalam melihat kondisi yang dihadapi pelaku usaha pertambangan pasir kuarsa.
“Pemerintah harus realistis melihat kondisi sekarang. Jangan hanya melihat angka di atas kertas,” katanya.
Ia berharap pembahasan bersama pelaku usaha yang telah dilakukan beberapa hari lalu segera menghasilkan keputusan konkret agar aktivitas ekonomi di daerah penghasil kembali bergerak.
“Kita berharap minggu depan sudah ada kepastian. Karena ini menyangkut investasi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah,” pungkasnya. ***
