TANJUNGPINANG — DPRD Kepulauan Riau berharap kepastian penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa untuk wilayah Lingga dan Natuna dapat terbit pada pekan depan.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, usai rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Bapenda Kepri serta Bapenda Kabupaten Lingga, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Wahyu, kepastian HPM sangat penting karena berkaitan langsung dengan investasi, aktivitas usaha pertambangan, tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita berharap minggu depan sudah ada kepastian. Karena ini menyangkut investasi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah,” ujar Wahyu Wahyudin.
Ia menilai pembahasan HPM tidak boleh berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah penghasil pasir kuarsa.
Wahyu juga meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM segera menuntaskan pembahasan dan menetapkan HPM baru yang realistis sesuai kondisi lapangan.
Menurut dia, kebijakan HPM harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah memperoleh PAD dan keberlangsungan usaha pelaku tambang.
“Jangan sampai karena angkanya terlalu tinggi, usaha jadi tidak jalan. Kalau usaha mati, daerah juga tidak akan dapat pendapatan,” katanya.
Ia mengaku prihatin melihat kondisi Kabupaten Lingga yang dinilai mulai kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas pertambangan pasir kuarsa yang melambat.
“Saya kasihan lihat Lingga. Daerah itu butuh pendapatan. Kalau usaha tambang tidak bergerak, PAD mereka juga ikut terganggu,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu juga menyoroti kondisi pasar saat ini, termasuk penurunan harga ekspor dan kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga BBM industri.
Menurutnya, pemerintah harus realistis melihat situasi yang sedang dihadapi pelaku usaha pertambangan pasir kuarsa.
“Pemerintah harus realistis melihat kondisi sekarang. Jangan hanya melihat angka di atas kertas,” pungkasnya. ***
