BEKASI – Di balik deretan apartemen mewah, pusat perbelanjaan modern, dan kawasan elite bernilai miliaran rupiah, Kota Bekasi masih menyimpan sisi lain yang jarang tersorot, yakni ketimpangan ekonomi di sejumlah wilayah pemukiman warga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN, Dr. Abdul Muin Hafidz, menegaskan bahwa pembangunan di Kota Bekasi belum sepenuhnya merata.
Ia menilai masih terdapat kawasan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
“Bekasi ini unik. Ada kawasan seperti Summarecon dan Harapan Indah dengan harga rumah miliaran rupiah, tapi di sekitarnya masih ada wilayah yang kondisi ekonominya memprihatinkan,” ujarnya.
Menurut Muin, sejumlah wilayah seperti Harapan Mulya, Kalibaru, hingga Medansatria masih memiliki banyak rumah yang membutuhkan bantuan perbaikan.
Karena itu, ia mendorong agar program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diperkuat sebagai langkah konkret untuk membantu masyarakat yang tinggal dalam kondisi hunian kurang layak.
“Program Rutilahu harus diperhatikan serius. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di satu sisi, sementara di sisi lain masih banyak warga tinggal dalam kondisi kurang layak,” tegasnya.
Ia menilai slogan “Bekasi Keren” perlu dimaknai secara lebih luas, bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Selain ketimpangan ekonomi, Muin juga menyoroti sejumlah persoalan perkotaan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, seperti kemacetan yang dinilai hampir menyamai kompleksitas di wilayah DKI Jakarta.
Ia juga menyinggung persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja, yang menurutnya perlu ditangani secara serius melalui penguatan peran dinas terkait.
“Banyak warga yang masih membutuhkan bantuan. Anggaran dinas sosial dan pemberdayaan harus diperkuat agar persoalan sosial bisa tertangani lebih optimal,” katanya.
Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian. Meski sekolah negeri relatif gratis, kapasitasnya belum mampu menampung seluruh siswa.
Di sisi lain, sebagian keluarga masih mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.
Menurut Muin, penyediaan lapangan kerja harus menjadi fokus utama agar persoalan ekonomi tidak memicu masalah sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Rp100 juta itu program RT/RW. Tapi pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi mencatat tingkat kemiskinan pada 2025 berada di angka 6,8 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat sebesar 6,2 persen.
Selain itu, indeks gini Kota Bekasi tercatat mencapai 0,41 yang menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat masih cukup lebar.
Muin berharap pembangunan Kota Bekasi ke depan dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh warga, baik yang tinggal di kawasan elite maupun di wilayah pinggiran, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
“Persoalan ekonomi jangan sampai terabaikan. Kalau tidak ditangani serius, bisa menimbulkan banyak persoalan baru,” tandasnya. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
