BEKASI – Komisi I DPRD Kota Bekasi memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) dalam rapat kerja bersama yang digelar pada Kamis (4/12/2025) siang. Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi capaian program sekaligus pembahasan berbagai tantangan operasional yang dihadapi OPD mitra.
Rapat kerja yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung di Ruang Rapat Aspirasi DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Nomor 27/Raker_Kom I terkait agenda pembahasan bersama OPD mitra Komisi I DPRD Kota Bekasi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, dan dihadiri Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, yakni Fendaby Surya Putra, B. Eng., Nawal Husni, M.M., Yadi Hidayat, S.IP., serta Muhammad Kamil, S.E.I.
Kehadiran Satpol PP, Kesbangpol, dan Disdamkarmat dalam rapat kerja tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Masing-masing OPD memaparkan kondisi aktual, capaian program, serta kendala teknis dan tantangan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi kemudian memberikan berbagai masukan, arahan, serta catatan evaluatif guna mendorong peningkatan efektivitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Diskusi dalam rapat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut yang akan menjadi perhatian bersama.
Komisi I menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara DPRD dan OPD mitra agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat kerja ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih responsif, efektif, dan optimal.
Melalui forum tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap kolaborasi yang terjalin dengan Satpol PP, Kesbangpol, dan Disdamkarmat dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah. ***
