TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melantik Adi Prihantara sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/10/2025) di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di Kepri, sekaligus menegaskan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2025 tertanggal 23 September 2025, Adi Prihantara resmi diangkat sebagai pejabat fungsional ahli utama. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menerima amanah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri untuk memastikan keberlanjutan administrasi pemerintahan sampai Sekda definitif ditetapkan.
“Saudara diberikan amanah sebagai pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli utama di lingkungan Pemprov Kepri dalam rangka ikut memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik,” ujar Gubernur Ansar.
Ansar Ahmad menegaskan, jabatan fungsional ahli utama memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor dan kaidah yang telah disepakati bersama DPRD.
“Dalam mengimplementasikan RPJMD, kita harus memastikan jalannya pemerintahan sesuai rel dan kaidah yang sudah kita tetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ansar menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Adi Prihantara selama menjabat sebagai Sekda Kepri. Ia yakin pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Adi menjadi modal penting dalam menjalankan dua peran strategis yang kini diembannya.
“Kami masih memerlukan bantuan saudara untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekda sampai nanti ditetapkannya pejabat Sekda secara definitif. Dengan pengalaman dan dedikasinya selama ini, saya yakin beliau memahami tugas pokok dan fungsinya,” tutur Gubernur Ansar.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas, sejalan dengan visi besar reformasi birokrasi nasional menuju pemerintahan yang bersih dan melayani. ***
