BATAM — Pada malam tanggal 27 Februari 2024, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), Tito Karnavian bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) 2024 di Hotel Harmoni One, Batam Center.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menyampaikan kebahagiannya bisa kembali hadir di Provinsi Kepulauan Riau. “Kunjungan ke Provinsi Kepri terasa seperti pulang ke kampung halaman, dengan jalanan yang lancar dan suasana yang nyaman serta penuh dengan tempat wisata bersejarah,” ujarnya.
Mendagri kemudian menekankan urgensi dari Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil. Ia menegaskan pentingnya keberadaan Dukcapil di Indonesia. “Dukcapil adalah satu-satunya lembaga yang memiliki data kependudukan terlengkap, menjadikannya lembaga yang sangat penting bagi Indonesia,” katanya.
Ia juga memberikan contoh beberapa kementerian dan lembaga negara yang mengandalkan data dari Dukcapil sebagai dasar kebijakan mereka. “Seperti Kementerian Keuangan yang menggunakan data Dukcapil untuk standarisasi NPWP, Kepolisian untuk penerbitan SIM dan SKCK berdasarkan data Dukcapil, serta Kementerian Kesehatan yang menggunakan data Dukcapil untuk pelacakan selama pandemi Covid,” ujar Mendagri Tito.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam hal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengapresiasi kerja keras Dukcapil dalam melayani masyarakat.
“Dukcapil memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan Kepri, karena dengan data dari Dukcapil, Pemerintah Daerah Kepri dapat menetapkan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
Ia juga menyatakan bahwa data dari Dukcapil memiliki dampak besar pada pencapaian indikator makro di Kepulauan Riau. “Seperti kemajuan Indeks Pembangunan Manusia di Kepri yang menempati peringkat ketiga nasional dan peringkat pertama di Sumatera, pencapaian tersebut tidak mungkin terjadi tanpa data yang sesuai dari Dukcapil,” tambah Gubernur Ansar.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa tema Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil, yaitu “Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik”, sangat relevan dengan upaya digitalisasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Dukcapil sejak tahun 2019.
“Pemerintah terus melakukan konsolidasi, termasuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerbitkan tiga Peraturan Presiden yang berkaitan dengan percepatan transformasi digital dan integrasi layanan digital nasional,” kata Dirjen Teguh.
Dengan demikian, pelayanan publik tidak lagi terpusat pada pendekatan instansi seperti sebelumnya, melainkan berbasis kebutuhan masyarakat dalam satu portal nasional terintegrasi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Pj Wali Kota Tanjung Pinang Hasan, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, Bupati Natuna, Wan Siswandi, Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, Sekda Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, serta jajaran Forkopimda Kepri. ***
(Ima)
