BEKASI – Polemik antara sopir angkutan kota (angkot) dan pengoperasian Trans Bekasi Keren (Beken) Koridor 1 kembali mencuat setelah aksi demonstrasi di Jalan Ahmad Yani. DPRD Kota Bekasi menilai modernisasi angkutan umum menjadi langkah penting untuk meredam konflik sekaligus memperbaiki sistem transportasi publik di Kota Bekasi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menegaskan bahwa pembaruan sistem transportasi publik merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda jika Bekasi ingin memiliki layanan mobilitas yang lebih baik.
“Kita kan sepakat dari awal bahwa untuk modernisasi angkutan umum di Kota Bekasi itu perlu. Bahwa kita dorong pemerintah untuk melakukan modernisasi angkutan publik yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Evi, polemik antara sopir angkot dan layanan Trans Bekasi Keren seharusnya tidak dipandang sebagai konflik berkepanjangan, melainkan momentum untuk melakukan penataan transportasi secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang dinilai relevan adalah peremajaan armada angkot yang saat ini banyak berusia tua dan belum memenuhi standar kenyamanan transportasi modern.
Ia juga mendorong agar pemerintah merangkul semua pihak, termasuk swasta pemilik armada angkutan, untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik.
“Ke depan mudah-mudahan bisa merangkul semua pihak, baik swasta yang punya armada angkutan, apakah diperlukan untuk peremajaan atau apa nanti bentuknya,” jelasnya.
Evi menilai pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang dapat diakses masyarakat luas dengan tarif terjangkau dan pelayanan yang nyaman.
“Saya yakin pemerintah juga ingin bahwa sebagai salah satu kota yang maju, dengan angkutan umumnya bisa diakses oleh masyarakat dengan gratis, atau harga yang murah tapi nyaman,” tegasnya.
Data Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat terdapat lebih dari 6.000 unit angkot yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun sebagian besar armada telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga belum memenuhi standar kenyamanan maupun efisiensi operasional.
Di sisi lain, program Trans Bekasi Keren yang diluncurkan pada 2025 saat ini baru melayani satu koridor utama. Pemerintah menargetkan ekspansi hingga lima koridor pada 2027 untuk memperkuat jaringan transportasi publik kota.
Modernisasi angkot dinilai sejalan dengan konsep integrasi transportasi publik seperti JakLingko di Jakarta. Dengan sistem pembayaran terpadu, rute yang tertata, serta armada yang lebih layak, transportasi publik Bekasi diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
