BEKASI – Persoalan banjir kiriman yang kerap merendam pemukiman warga di wilayah Harapan Baru, Bekasi Utara, kembali menjadi perhatian. Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menegaskan bahwa solusi jangka panjang perlu ditempuh melalui normalisasi Sungai Bekasi serta pembangunan kolam retensi atau polder di lahan milik Perum Jasa Tirta.
Menurut Rizki, wilayah Harapan Baru merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap luapan air sungai. Bahkan, banjir bisa terjadi meski hujan tidak turun di wilayah tersebut karena air kiriman dari daerah hulu.
“Wilayah Harapan Baru ini banyak yang berbatasan dengan Sungai Bekasi. Kalau meluap, apalagi kiriman, di sini tidak hujan saja pasti terkena banjir,” ujarnya.
Rizki menjelaskan bahwa langkah teknis yang diusulkan mencakup dua strategi utama. Pertama adalah pengerukan sedimen atau normalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas tampung aliran air.
Langkah kedua adalah pemanfaatan lahan milik Perum Jasa Tirta untuk pembangunan kolam retensi yang berfungsi sebagai penampung sementara ketika debit air meningkat. Dengan sistem ini, aliran air dapat tertahan sebelum masuk ke kawasan pemukiman warga.
Selain untuk mengurangi risiko banjir, pengerukan sungai juga dinilai penting untuk mencegah potensi longsor yang mengancam area pemakaman serta rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai.
Rizki menyampaikan bahwa rencana pembangunan polder akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Pemerintah Kota Bekasi akan berperan dalam sinkronisasi administrasi dan program pembangunan.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi menunjukkan terdapat lebih dari 40 titik rawan banjir di wilayah Bekasi Utara, sebagian besar berada di sekitar aliran Sungai Bekasi.
Normalisasi sungai terakhir dilakukan secara parsial pada tahun 2022, namun belum mencakup seluruh segmen yang mengalami penyempitan aliran.
Sambil menunggu realisasi proyek infrastruktur skala besar tersebut, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah pencegahan secara mandiri.
Rizki mendorong warga memanfaatkan program lubang biopori yang dapat didukung melalui dana stimulus “Bekasi Keren” sebesar Rp100 juta per RW.
“Masyarakat bisa punya cara sendiri untuk menangani banjir, minimal bisa meminimalisir dampak ketika hujan datang,” jelasnya.
Persoalan banjir kiriman ini menunjukkan bahwa penanganan bencana perkotaan membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari pembangunan infrastruktur besar hingga partisipasi aktif masyarakat.
Dengan kombinasi langkah makro dan mikro tersebut, diharapkan risiko banjir yang selama ini menjadi masalah tahunan di Bekasi Utara dapat berangsur berkurang. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
