BEKASI – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, menegaskan bahwa penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas utama pembangunan di wilayah Pondokgede. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Murodi mengungkapkan, dari sekitar 300 unit UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut, baru 130 unit yang tercatat resmi dalam pangkalan data pemerintah daerah.
Kondisi ini menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas, sehingga berpotensi menghambat akses terhadap bantuan stimulan maupun program pembinaan.
“UMKM adalah prioritas pertama. Kami tidak hanya fokus pada infrastruktur yang pasif, tetapi program yang bisa menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai Pembina UMKM Kecamatan Pondokgede, Murodi mewajibkan pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga pedagang ikan hias untuk terlebih dahulu mendaftarkan legalitas usahanya sebelum memperoleh bantuan.
Ia menekankan, koordinasi dengan dinas terkait mengenai bentuk dukungan hanya dapat dilakukan apabila profil usaha masyarakat telah terverifikasi secara resmi. Langkah ini dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Rata-rata masyarakat butuh stimulan, tetapi kita tidak bisa sembarangan memberikan bantuan. Mereka harus terdaftar dulu di UMKM Kota Bekasi, setelah itu baru kita diskusikan bentuk bantuannya dengan dinas terkait,” jelas legislator dari Fraksi PKB tersebut.
Dengan penekanan pada legalitas dan tertib administrasi, DPRD berharap program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif.
Selain memperluas jangkauan bantuan, langkah ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor usaha kecil.
Ke depan, penguatan UMKM diharapkan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Bekasi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
