BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera mengevaluasi skala prioritas pembangunan. Ia menilai pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus dirasakan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Dorongan ini muncul setelah penyerapan aspirasi masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan perhatian pembangunan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas, serta memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian yang proporsional,” ujarnya.
Faisal mengingatkan bahwa pembangunan yang terlalu terpusat berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah penyangga. Menurutnya, pendekatan pembangunan harus lebih merata agar dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat luas.
Ia juga menilai pembangunan fisik yang megah tidak akan optimal tanpa dukungan nyata terhadap peran RT dan RW dalam menjalankan program sosial ekonomi di tingkat lingkungan.
“Pembangunan fisik harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. RT dan RW perlu mendapat dukungan nyata dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD,” tegasnya.
Selain itu, Faisal menyoroti pentingnya distribusi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai instrumen politik anggaran. Ia berkomitmen agar Pokir tidak menumpuk di satu wilayah saja.
Menurutnya, penyebaran Pokir yang merata akan membantu memastikan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dapat terakomodasi dengan lebih adil.
“Pokir itu harus tersebar, harus menyentuh banyak titik. Bukan hanya satu wilayah yang terus dibenahi, sementara yang lain tertinggal,” pungkasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum optimal tersentuh pembangunan, sehingga tercipta pertumbuhan yang lebih kuat dan berkeadilan bagi seluruh warga Bekasi. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
