SPIP Didorong Jadi Sistem Adaptif, Bukan Sekadar Administratif
KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi melalui Inspektorat menggelar kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (5/8/2025) di Aula Nonon Sonthanie Kantor Wali Kota Bekasi dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membuka kegiatan tersebut bersama Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, serta diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III, dan unsur strategis lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa pengendalian intern bukan sekadar instrumen teknis, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Nilai SPIP, Indeks Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kota Bekasi terus mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Namun capaian ini bukan akhir, melainkan awal dari peningkatan berkelanjutan,” ujar Tri Adhianto.
Tri berharap, pembinaan ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk aktif meningkatkan level SPIP menuju level 3 dan menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja.
Dalam paparannya yang bertajuk “Menavigasi Tantangan Pembangunan Daerah di Era Ketidakpastian”, Kepala BPKP RI, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, menyoroti pentingnya menjadikan SPIP sebagai sistem adaptif yang mengakar dalam seluruh proses pemerintahan.
“Banyak kegagalan program bukan karena kurangnya perencanaan, tetapi lemahnya pengendalian sejak awal. SPIP yang kuat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Yusuf Ateh.
Ia menekankan bahwa pengendalian intern harus mampu berfungsi sebagai early warning system untuk mencegah deviasi, fraud, dan kegagalan program. Dalam menghadapi kompleksitas global dan tekanan fiskal yang tinggi, akuntabilitas dan pengendalian menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar.
“Pengendalian intern tidak boleh hanya bersifat administratif. Ia harus menjadi sistem hidup yang mengawal pembangunan dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Kegiatan pembinaan ini menjadi refleksi atas komitmen Pemkot Bekasi untuk tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi membangun budaya kerja yang responsif terhadap risiko dan akuntabilitas.
Seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan SPIP. Bekasi ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki sistem pengawasan internal yang kokoh dan fungsional.
“Kami ingin tata kelola pemerintahan Kota Bekasi tidak hanya baik di atas kertas, tetapi nyata dalam pelaksanaan,” tutup Tri Adhianto. ***
