BEKASI – DPRD Kota Bekasi menyoroti penurunan capaian investasi yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Daryanto, menyebut realisasi investasi hanya mencapai sekitar 79 persen, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, bahkan saat pandemi COVID-19.
“Berdasarkan hearing dengan dinas terkait, capaian investasi sekitar 79 persen, lebih kecil dibanding masa pandemi. Salah satu faktornya karena program strategis nasional sudah banyak yang selesai,” ujarnya.
Menurut Daryanto, melemahnya daya beli masyarakat juga ikut memengaruhi pergerakan ekonomi di Kota Bekasi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa.
Sejumlah pusat perbelanjaan dilaporkan mengalami penurunan aktivitas, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasional. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa sektor jasa dan perdagangan membutuhkan dorongan baru agar tetap berkembang.
Padahal, Kota Bekasi selama ini diharapkan mampu menjadi ikon kota jasa dan perdagangan di wilayah penyangga ibu kota.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi mencatat nilai investasi pada 2025 mencapai Rp6,2 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp7,8 triliun.
Meski sektor industri pengolahan dan properti masih menjadi penyumbang utama investasi, sektor perdagangan justru menunjukkan tren stagnasi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Daryanto menilai Pemerintah Kota Bekasi perlu mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Industri.
Regulasi ini dianggap penting sebagai peta jalan pembangunan ekonomi jangka panjang, sekaligus memberikan kepastian arah pengembangan investasi di daerah.
Dengan adanya aturan yang jelas, peluang untuk menarik investor baru dinilai akan semakin terbuka, termasuk potensi dukungan stimulan dari pemerintah pusat.
“Kita membutuhkan investor untuk terus berkembang. Karena itu, pemerintah harus fokus meningkatkan kembali nilai investasi,” tegasnya.
DPRD berharap langkah strategis dapat segera dilakukan agar pertumbuhan investasi di Kota Bekasi kembali meningkat dan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
