Aksi Demo di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Tuntut Pendidikan Layak untuk Semua Anak
BEKASI – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Muda Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Senin (14/7/2025). Mereka memprotes pernyataan Plt. Kepala KCD III, Elis Lisnawati, yang dianggap tidak bijak karena menyarankan siswa yang tidak tertampung di SLTA Negeri agar masuk ke sekolah terbuka.
Menurut Barisan Muda Bekasi, sekolah terbuka bukanlah solusi yang tepat untuk anak-anak yang tidak lolos seleksi sekolah negeri karena sekolah terbuka sejatinya diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah yang membutuhkan ijazah guna melengkapi administrasi pendidikan.
“Kami tidak sangka orang berpendidikan yang duduk di kursi empuk dan makan gaji dari rakyat ini tidak berpikir sehat. Dia tidak memikirkan psikologi dan moral anak-anak di Bekasi. Statement dia yang menyarankan sekolah terbuka terlalu emosional dan tidak rasional,” tegas Juhartono, Ketua Barisan Muda Bekasi saat berorasi.
Dalam orasinya, Juhartono menuduh KCD III telah lalai terhadap amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan layak dan menanggung pembiayaannya bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi.
“Pasal 31 UUD 45 secara tegas mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan layak bagi anak dan menanggung pembiayaannya. Loh, ini malah disuruh ikut sekolah terbuka yang notabene tidak memperoleh pendidikan secara reguler. Bagaimana bangsa ini akan cerdas dan maju jika pejabatnya saja seperti ini,” tandasnya.
Selain mengecam pernyataan Plt KCD, massa aksi juga mendesak adanya transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2025, termasuk kuota sekolah negeri, jumlah rombel (rombongan belajar), dan data siswa yang diterima.
“Kita mendesak KCD transparan dalam proses SPMB 2025. Berapa jumlah kuota, jumlah rombel tersedia dan jumlah murid diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bekasi,” tegas Juhartono.
Tak hanya itu, mereka juga menuding ada oknum di dinas pendidikan dan sekolah yang melakukan praktik jual beli bangku yang telah merugikan masyarakat, terutama kalangan tidak mampu.
“Masyarakat sudah tahu kelakuan oknum di dinas dan sekolah yang jual beli bangku. Itu sangat melukai kami yang memperjuangkan anak-anak agar bersekolah di negeri. Kita akan terus menyuarakan ini lewat aksi jalanan sampai pemerintah memberikan hak pendidikan bagi anak-anak di Kota Bekasi,” tambahnya. ***
