LAMPUNG TENGAH – Aktivitas tambang pasir ilegal di sepanjang Sungai Way Seputih, Lampung Tengah, semakin menjadi-jadi. Nama-nama pelaku sudah lama dikenal masyarakat. Namun, hingga kini, tak satu pun tersentuh proses hukum. Aparat terkesan bungkam, pejabat memilih diam.
Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Lampung, Medi Mulia, menyebut praktik tambang ilegal ini bukan rahasia. Ia menyebut langsung nama-nama pelaku yang terus beroperasi tanpa gangguan.
“Ini bukan rahasia. Semua orang tahu siapa mereka: Jarwo, Anton, Giono, dan Budi. Tapi anehnya, tidak pernah ada proses hukum. Seolah hukum hanya untuk rakyat kecil,” ujar Medi, Jumat (27/6/2025).
Menurut Medi, para pelaku tak memiliki izin resmi dan hanya bermodal “koordinasi” dengan oknum tertentu. Ia menilai negara telah kalah di hadapan para pelaku lapangan yang justru makin leluasa mengeruk keuntungan dari perusakan lingkungan.
“Tak ada izin resmi. Mereka hanya mengandalkan ‘koordinasi’ dengan oknum tertentu. Negara seakan kalah oleh koordinator lapangan,” cetusnya.
Dari wilayah Padang Ratu hingga Jembatan Kembar, puluhan alat berat dikerahkan setiap hari mengeruk pasir tanpa pengawasan ketat. Sungai yang dulunya jadi sumber kehidupan, kini rusak total.
“Dulu sungai ini tempat anak-anak bermain dan warga mencari ikan. Sekarang hanya tempat buangan limbah dan sisa galian tambang,” ujar Medi prihatin.
Yang membuat BPAN Lampung semakin geram adalah sikap pasif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung. Hingga kini, tak ada langkah nyata dari kedua lembaga itu.
“Apa mereka tidak tahu? Atau memang sengaja membiarkan? Sudah terlalu lama kami diam, sekarang kami minta lokasi itu disegel dan semua alat berat ditarik,” tegasnya.
Medi memperingatkan bahwa jika dibiarkan, kerusakan ini akan berujung pada bencana ekologis yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada keselamatan warga.
“Jangan tunggu banjir bandang, jangan tunggu anak-anak sakit, baru semua saling lempar tanggung jawab. Ini saatnya negara hadir,” serunya.
Dalam kondisi yang ia sebut sebagai “terang-benderang tapi dibiarkan”, Medi menilai bahwa diamnya para pejabat bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena sudah terlalu nyaman di zona abu-abu.
“Alam sedang dirampas di depan mata kita, tapi suara yang terdengar hanya deru ekskavator. Para pelaku makin kaya, rakyat makin menderita, dan hukum masih terus tertidur,” tutupnya dengan nada getir. ***
