LAMPUNG TENGAH – Aktivitas tambang pasir ilegal di sepanjang Sungai Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, makin brutal dari hari ke hari. Di Desa Rejosari, Kecamatan Seputih Mataram, praktik perusakan lingkungan dilakukan secara terbuka. Alat berat menggali, pipa-pipa menyedot pasir, dan truk-truk keluar-masuk tanpa hambatan. Semuanya berlangsung tanpa sentuhan hukum, seolah aparat dan instansi pemerintah kehilangan taring.
Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Lampung, Medi Mulia, menyebut fenomena ini sebagai bentuk kekalahan negara di hadapan para “koordinator lapangan”.
“Sudah bertahun-tahun aktivitas ini terjadi. Ditutup satu, muncul sepuluh. Sekarang justru makin brutal,” ungkap Medi, Jumat (27/6/2025).
Menurut Medi, para pelaku tambang tidak memiliki izin resmi. Operasi mereka hanya bermodal “koordinasi” dengan oknum lapangan.
“Mereka hanya mengandalkan izin koordinasi dengan oknum. Negara kalah dengan koordinator lapangan!” tegasnya.
Dari Padang Ratu hingga Jembatan Kembar, Sungai Way Seputih tampak seperti ladang luka. Lubang-lubang galian menganga. Air sungai keruh, penuh lumpur, dan ekosistemnya rusak berat.
“Yang kerja bukan satu dua alat berat, tapi puluhan. Apa susahnya bagi aparat melihat? Atau memang sengaja tak mau lihat?,” kata Medi dengan nada kecewa.
Medi bahkan menyebut sejumlah nama yang diduga bebas beroperasi selama ini, antara lain Jarwo, Anton, Giono, dan Budi.
“Ini bukan rahasia, semua orang tahu siapa mereka. Tapi anehnya, tidak pernah ada proses hukum. Sungai rusak, ekosistem hancur, warga menderita, tapi para pelaku tetap panen untung,” ujarnya.
Tak hanya merusak sungai dan habitat air, tambang pasir ilegal ini juga berdampak besar pada kehidupan warga sekitar. Nelayan kehilangan mata pencaharian, air bersih tercemar, dan lahan pertanian warga ikut terdampak.
BPAN Lampung mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera bertindak.
“Kami minta DLH dan ESDM segel lokasi itu. Kalau perlu, cabut semua alat beratnya. Jangan tunggu banjir bandang baru sibuk saling lempar tanggung jawab,” kata Medi.
Ia juga menyindir keras sikap diam para pemangku kebijakan yang menurutnya sudah terlalu lama membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
“Sungai Way Seputih menangis, tapi yang terdengar hanya deru ekskavator. Alam merintih, tapi para pejabat justru menutup telinga. Sampai kapan negara pura-pura tidak tahu?” tutupnya. ***
