TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memastikan legalitas lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026.
Permintaan itu disampaikan Ansar saat memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan KNMP Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin, 18 Mei 2026.
Selain legalitas lahan, Ansar juga meminta daerah memastikan kesiapan akses jalan, ketersediaan air bersih hingga jaringan listrik agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan optimal.
“Saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemda, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga listrik agar pembangunan KNMP tahun 2026 dapat berjalan optimal,” tegas Ansar.
Menurut Ansar, program Kampung Nelayan Merah Putih sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau karena sebagian besar wilayah Kepri merupakan kawasan laut dan masyarakatnya banyak bergantung pada sektor kelautan serta perikanan.
“Program ini sangat cocok untuk meningkatkan standar hidup nelayan di Kepri. Karena itu saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota benar-benar mendukung dan menuntaskan program ini,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Ridwan Mulyana, menyampaikan saat ini Kepulauan Riau telah memiliki tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Batam dan satu di Natuna.
Ridwan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program KNMP yang menjadi salah satu program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.
“Terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wagub beserta jajaran atas pembangunan KNMP di Kepri. Semoga ke depan kita bisa terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir karena mampu meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus membuka lapangan kerja baru melalui pembangunan fasilitas pendukung.
Ridwan menambahkan, saat ini terdapat 32 lokasi di Kepulauan Riau yang telah dinyatakan clear untuk pembangunan KNMP, sementara 20 lokasi lainnya masih dalam tahap validasi dan berpeluang lolos verifikasi. ***
