KOTA BEKASI – Kekurangan guru di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan serius. Hingga kini, jumlah kekurangan guru untuk tingkat TK, SD, hingga SMP tercatat mencapai 3.600 orang. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah besarnya anggaran pendidikan Kota Bekasi yang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun per tahun atau lebih dari 20 persen dari APBD.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menyebutkan bahwa kondisi darurat guru ini tidak bisa dibiarkan. Bahkan, menurutnya, hingga tahun 2026 belum ada formulasi nyata untuk menutupi kekurangan tersebut.
“Disdik hanya menawarkan konsep mahasiswa magang. Ini kurang relevan, jumlahnya sedikit, dan anak Kota Bekasi bukan kelinci percobaan untuk dididik mahasiswa magang,” tegas Wildan, Selasa (19/8/2025).
Ia menambahkan, program magang hanya melibatkan sekitar 200 mahasiswa, padahal kebutuhan seharusnya minimal 1.000 orang yang didistribusikan sesuai lokasi dengan kekurangan guru paling parah.
Wildan menekankan agar Wali Kota Bekasi segera turun tangan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru melalui skema PPPK harus menjadi prioritas.
“Kami minta wali kota koordinasi dengan pusat untuk menambah kuota. Jangan sampai masalah serius ini hanya dijawab dengan skema magang,” katanya.
Senada, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi (Bang Madong), juga menilai bahwa Disdik dan Pemkot Bekasi telah melakukan pembiaran bertahun-tahun.
“Tenaga magang bukan solusi. Ini bentuk kelalaian pemerintah yang mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan bermutu,” tegasnya.
Menurut Madong, jika guru saja kurang, maka mustahil bisa berbicara soal kualitas pendidikan. Ia pun mendesak agar pemerintah daerah benar-benar serius dan segera merumuskan solusi nyata, bukan hanya wacana.
“Ini darurat guru, tapi tidak pernah ada koordinasi yang serius antara Disdik, Pemkot, dan DPRD. Jangan sampai anak-anak jadi korban karena lalainya pemerintah,” pungkasnya. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
