KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali menggelar orkestra kebijakan dalam menghadapi persoalan klasik: pengangguran dan kemiskinan. Resepnya terdengar familiar, bahkan repetitif: pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, job fair, efisiensi APBD, hingga mimpi magang dan ekspor tenaga kerja ke luar negeri.
Semua terdengar manis, meski warga masih menunggu kapan gula janji ini larut dalam teh ekonomi sehari-hari, bukan hanya disajikan di forum rapat dan spanduk kegiatan.
UMKM Jadi Jurus Andalan
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Pelatihan sudah berulang kali diadakan. Warga silakan daftar, nanti dapat skill, modal, bahkan bimbingan pemasaran,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).
Logika yang ditawarkan sederhana: pengangguran → dilatih → jadi pelaku usaha → ekonomi tumbuh → kemiskinan menurun. Di atas kertas, rumus ini nyaris sempurna. Namun di lapangan, UMKM kadang lebih cepat berkembang di ruang seminar ketimbang di lapak pasar.
Bekasi memang sedang giat mendorong UMKM naik kelas. Data Pemkot menyebut ada 13.000 UMKM yang sudah dibina lewat BUMD. Modal bahkan sudah disiapkan lewat akses perbankan dan dana bergulir. Masalah klasiknya kini tinggal di pemasaran dan konsistensi produksi. Persoalan yang sama berulang: produk sudah ada, tapi siapa pembelinya?
Efisiensi ala Inpres
Isu lain yang kini jadi jargon adalah efisiensi. Seiring terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan lebih efektif dalam membelanjakan APBD. Itu artinya, anggaran harus turun langsung ke masyarakat, bukan menguap di meja birokrasi.
Pendidikan, kesehatan, terutama penanganan stunting serta pemberdayaan UMKM dan pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat APBD,” tegas politisi senior PKS itu.
Pertanyaannya, jika manfaat APBD baru akan terasa di 2025, lantas selama ini APBD dirasakan siapa?
Strategi Tenaga Kerja: Dari Job Fair Hingga Ekspor SDM
Dinas Tenaga Kerja pun ikut menebar jurus. Program job fair rutin digelar, pelatihan keterampilan kerja ditawarkan, bahkan ada wacana pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Strateginya terdengar progresif, seolah-olah pengangguran bisa diselesaikan dengan brosur lowongan dan tiket kerja magang.
“Anak SMK harus punya career planning sejak dini,” ujar Sardi. Tetapi realitas berkata lain: industri yang jadi tumpuan kadang hengkang ke daerah lain yang lebih ramah investasi. Akibatnya, lulusan SMK di Bekasi sering lebih siap bekerja di PowerPoint daripada di pabrik nyata.
Antara Relokasi dan Realokasi
Meski UMKM dianggap solusi, wajah tata kota kadang justru menjadi penghalang. Pedagang kecil kerap direlokasi demi “ketertiban kota”. Pemkot beralasan sudah ada solusi tempat baru, meski di lapangan yang terasa lebih dulu adalah gusurnya, bukan solusinya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih berjuang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. APBD Bekasi 2025 diharapkan bisa lebih “serius dan efisien”, tapi tantangannya tetap sama: bagaimana mengubah angka dalam dokumen menjadi dampak nyata di warung, pasar, dan rumah tangga.
Harapan yang Masih Menggantung
Pada akhirnya, formula besar Pemkot untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan bermuara pada dua kata sakral: serius dan efisien. Serius menaikkan pendapatan daerah, serius mengelola wajib pajak, serius mendampingi UMKM, dan serius menyalurkan APBD.
Masalahnya, kata serius terlalu sering dipakai pejabat, namun terlalu jarang dirasakan rakyat. Warga Bekasi kini hanya bisa menunggu: apakah “keseriusan” itu nyata, atau sekadar jargon podium.
Karena bagi rakyat kecil, solusi bukan sekadar pelatihan, brosur job fair, atau seminar UMKM. Yang mereka butuhkan adalah pekerjaan nyata, penghasilan yang stabil, dan harga kebutuhan yang terjangkau. Hingga kini, yang terasa justru seperti magang panjang tanpa kontrak kerja tetap: banyak janji, minim kepastian. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
