TANJUNG PINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merespons secara serius kabar penangkapan nelayan asal Natuna oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat, 19 April 2024. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri, Doli Boniara, menyampaikan dalam konferensi pers bersama Konsulat Jenderal RI Kuching bahwa APMM menangkap 8 orang nelayan asal Natuna yang berlayar menggunakan 3 kapal. Penangkapan dilakukan karena APMM diduga para nelayan telah memasuki perairan Malaysia.
“Dalam hal ini, kita masih menunggu titik koordinat penangkapan, apakah benar di perairan Malaysia atau tidak, karena terdapat perbedaan persepsi antara nelayan dan pihak Malaysia,” ujar Doli.
Saat ini, fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah membantu keluarga nelayan yang ditangkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
“Karena para nelayan ini adalah tulang punggung keluarga, jadi sekarang kita fokus untuk menghubungi dan membantu keluarga mereka terlebih dahulu,” tambahnya.
Terkait langkah hukum, Doli menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkannya kepada Konjen RI di Kuching yang dapat memberikan pendampingan langsung kepada para nelayan.
“Kami mempercayakannya kepada Konjen, karena dari pengalaman sebelumnya, kasus seperti ini jarang sampai persidangan. Namun, kita telah mempersiapkan rencana pemulangan bagi mereka,” jelas Doli.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan segera melakukan sosialisasi kepada nelayan di Kepri, terutama yang berada di wilayah perbatasan, mengenai batas negara dan sejauh mana mereka diperbolehkan melaut.
“Pemerintah pusat baru saja mengundang kami untuk membahas hal ini, karena tidak hanya nelayan di Kepri, tetapi kasus serupa juga banyak terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua,” tandas Doli. ***
(Rhiz)
