KARIMUN – Kritik terhadap hibah miliaran rupiah untuk Polres Karimun terus bergulir dari kalangan mahasiswa yang menyoroti skala prioritas pembangunan daerah. Pada Senin, 4 Mei 2026, anggaran sebesar Rp4.412.997.250 tersebut menjadi perhatian publik.
Raja Pradigjaya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Pekanbaru, menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.
“Menurut saya ini salah satu kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun membaca skala prioritas kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan urgensi pembangunan sarana dan prasarana di Polres Karimun di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurutnya, daerah kepulauan seperti Karimun membutuhkan perhatian lebih pada infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas dan keselamatan masyarakat.
“Penguatan infrastruktur dasar yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu yang lebih penting,” katanya.
Selain itu, akses layanan kesehatan juga dinilai masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang berada di luar pulau utama.
“Pemenuhan layanan dasar masyarakat ini sebenarnya yang harus diprioritaskan,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalihkan fokus pembangunan ke sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harusnya pembangunan diorientasikan pada kesejahteraan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Kritik ini menambah panjang sorotan terhadap kebijakan hibah tersebut, terutama terkait arah pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. ***
