KOTA BEKASI – Mahasiswa Pemuda Revolusioner (MPR) mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi untuk membuka keaslian dokumen ijazah dan transkrip nilai Direktur PT Mitra Patriot (PTMP), David Hendradjid Rahardja (DHR). Langkah ini dianggap penting demi menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi jabatan publik.
Koordinator MPR, Syahriddin, menegaskan bahwa permintaan ini memiliki dasar hukum jelas, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“Sesuai Pasal 22 UU KIP, kami berharap informasi dapat diberikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diajukan,” ujarnya, Selasa (19/8/2025) sore.
Ia menambahkan, permohonan ini bertujuan untuk memastikan dokumen ijazah yang digunakan DHR saat pendaftaran benar-benar valid.
Syahriddin menyebut adanya indikasi kejanggalan setelah menelusuri laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang dikelola Kemendikbudristek.
Di laman tersebut, nama DHR tercatat muncul secara misterius sebanyak tiga kali pada waktu berbeda.
“Apalagi munculnya setelah ia terpilih menjadi Dirut. Berarti saat daftar menggunakan ijazah mana?,” kata Syahriddin.
Menurutnya, desakan ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan dukungan terhadap Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi publik.
“Transparansi dokumen publik seperti ini adalah pintu awal menuju pemerintahan yang benar-benar dipercaya masyarakat,” tambahnya. ***
