JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan pemberian insentif bagi operator data desa sebagai bagian dari penguatan tata kelola data sosial di daerah.
Usulan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Kafe Kemensos “Selalu Ada”, Rabu, 29 April 2026.
Dalam pembahasan itu, pemerintah daerah juga mengusulkan adanya pendampingan teknis langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas data sosial yang akurat dan terintegrasi.
Rencana tersebut akan melibatkan operator data dari sekitar 180 desa di Kepulauan Riau.
Menurut Pemprov Kepri, keberadaan operator data desa memiliki peran penting dalam mendukung akurasi data sosial untuk penyaluran program bantuan dan pelayanan masyarakat.
Selain membahas penguatan data sosial desa, pertemuan tersebut juga menyinggung berbagai program strategis lain di bidang pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gubernur Ansar menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. ***
