BINTAN – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/BKKBN Republik Indonesia (RI), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengingatkan bonus demografi yang saat ini dialami Indonesia bisa menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pernyataan itu disampaikan Ratu Ayu usai menghadiri kegiatan di Rumah Bahagia Bintan, Kabupaten Bintan, Senin, 25 Mei 2026. Ia menilai momentum bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat kualitas generasi muda Indonesia.
Menurutnya, saat ini jumlah penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi negara, namun juga berpotensi menjadi masalah jika kualitas manusianya tidak dipersiapkan sejak dini.
“Sesuai Asta Cita keempat, Presiden RI Prabowo Subianto betul-betul memiliki komitmen yang kuat terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” kata Ratu Ayu.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ialah memperkuat program keluarga berencana (KB) dan percepatan penurunan stunting. Program tersebut dinilai penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.
“Kita sudah melakukan pelayanan KB yang menjadi salah satu tugas dari Kemendukbangga/BKKBN. Di dalam satu tahun ada beberapa program andalan seperti pelayanan KB ini,” ujarnya.
Ratu Ayu mengatakan, program pelayanan KB sejauh ini mendapat respons positif dari masyarakat karena memberikan manfaat nyata dalam membantu perencanaan keluarga.
“Kalau dilihat tadi program tersebut berjalan dengan baik, masyarakat pun terbantu dengan adanya program ini,” ungkapnya.
Selain pelayanan KB, pemerintah juga menjalankan pendekatan siklus hidup dalam pembangunan keluarga. Pendampingan dilakukan mulai dari perencanaan keluarga, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita.
Ia menyebut pendekatan tersebut diperkuat melalui sejumlah program seperti Taman Asuh Sayang Anak dan Genting yang fokus pada pencegahan stunting sejak dini.
Tak hanya itu, Kemendukbangga/BKKBN juga melakukan pendataan keluarga bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memetakan keluarga yang masuk kategori prioritas penanganan stunting.
“Kami punya pendataan keluarga yang berkolaborasi dengan BPS RI supaya diketahui mana yang masuk kategori C1, C2 dan C3 yang diprioritaskan bagi keluarga risiko stunting,” jelasnya.
Ratu Ayu menuturkan, keluarga dengan risiko stunting menjadi perhatian utama pemerintah, terutama keluarga dengan kategori “4 terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak dan jarak kelahiran yang terlalu dekat.
Selain faktor keluarga, kondisi lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah, mulai dari rumah layak huni, ketersediaan jamban hingga sanitasi yang memadai.
“Hal-hal seperti ini yang harus diedukasi sehingga anak bebas stunting dan ini juga yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Ia menambahkan, angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau saat ini sudah berada di bawah angka nasional. Meski demikian, program penanganan stunting akan terus diperkuat agar hasilnya semakin maksimal.
“Untuk angka prevalensi stunting di Kepri sudah di bawah angka prevalensi stunting nasional. Mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan karena program untuk mengatasi stunting akan terus dilakukan,” ucapnya.
Ratu Ayu juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebagai bagian dari pencegahan stunting sejak 1.000 hari pertama kehidupan.
“Ini akan dilakukan terus karena sejak 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang paling krusial bagi pencegahan stunting pada balita,” tutupnya. ***
