BEKASI – DPRD Kota Bekasi menyoroti perlambatan capaian investasi yang dinilai perlu segera direspons pemerintah daerah dengan langkah konkret. Kondisi ini menjadi perhatian setelah realisasi investasi dinilai belum mencapai target yang diharapkan.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Dariyanto, setelah rapat dengar pendapat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (DPMPTSP).
Berdasarkan pemaparan dinas terkait dalam rapat tersebut, realisasi investasi Kota Bekasi saat ini baru mencapai sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan.
“Berdasarkan hearing dengan dinas terkait, capaian investasi sekitar 79 persen. Ini justru lebih kecil dibanding saat masa pandemi. Salah satu faktornya karena banyak program strategis nasional yang sudah selesai,” ujar Dariyanto, Kamis (5/3) usai paripurna.
Ia menilai perlambatan investasi tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi penurunan daya beli turut memberi dampak pada sektor perdagangan dan jasa di Kota Bekasi.
Kondisi ini, kata dia, mulai terlihat dari aktivitas sejumlah pusat perbelanjaan yang dilaporkan mengalami penurunan aktivitas, bahkan ada yang memilih menghentikan operasional.
Padahal selama ini Kota Bekasi diproyeksikan sebagai kota jasa dan perdagangan yang menjadi salah satu penopang ekonomi di kawasan penyangga ibu kota.
“Kita membutuhkan investor untuk terus berkembang. Kota Bekasi ini diharapkan menjadi ikon kota jasa dan perdagangan di wilayah penyangga Jakarta. Karena itu pemerintah harus fokus meningkatkan kembali nilai investasi,” tegasnya.
Selain menyoroti capaian investasi, DPRD Kota Bekasi juga menekankan pentingnya kehadiran Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Industri sebagai arah kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Menurut Dariyanto, regulasi tersebut akan menjadi peta jalan pengembangan investasi di daerah serta memberikan kepastian bagi para investor terkait arah pengembangan industri di Kota Bekasi.
“Perda kawasan industri ini penting sebagai peta jalan agar Kota Bekasi memiliki arah pengembangan investasi yang jelas dan dapat memperoleh dukungan maupun stimulan dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa data investasi yang dilaporkan pemerintah daerah tidak mencakup pengadaan lahan, melainkan berdasarkan laporan realisasi kegiatan usaha dari para investor.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD Kota Bekasi turut menyinggung pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat memunculkan kebingungan di masyarakat.
Menurutnya, masyarakat umumnya tidak membedakan antara kebijakan pusat dan daerah sehingga koordinasi yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan keresahan.
“Masyarakat tahunya itu pemerintah. Maka koordinasi antara pusat dan daerah harus disinkronkan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis daring yang selama beberapa tahun terakhir kerap memunculkan polemik.
Dariyanto menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB perlu dilakukan agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi setiap tahun.
“PPDB online jangan sampai menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Harus ada perbaikan sistem agar persoalan klasik tidak berulang setiap tahun,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan Fraksi Golkar di DPRD Kota Bekasi akan terus mendorong sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Kalau programnya sudah baik, tentu kita lanjutkan. Kalau masih ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama. Pemerintah kota dan DPRD harus terus bersinergi untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
