KOTA BEKASI – Proyek pengadaan jasa keamanan senilai Rp244 juta di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot Kota Bekasi tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang melibatkan tenaga satuan pengamanan (Satpam) ini diduga tidak hanya bermasalah dalam mekanisme lelang, tetapi juga mengandung indikasi mark-up dan pemotongan upah petugas di lapangan.
Sekretaris DPP Lembaga Sosial Pemuda Nusantara, Budi, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran pihaknya, proyek tersebut berjalan tanpa proses lelang terbuka. “Kita gali informasi tetapi tidak menemukan kegiatan ini dilelangkan. Bisa jadi ada dugaan kuat penunjukan langsung oleh Dirut,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Menurut Budi, pengadaan jasa bernilai lebih dari Rp200 juta seharusnya dilelangkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Nilai proyek Rp244 juta jelas sudah melewati batas maksimal pengadaan langsung. Kalau tetap dilakukan tanpa lelang, maka melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Selain dugaan pelanggaran prosedur lelang, Budi juga mengungkapkan adanya indikasi kolusi antara Direktur Utama Perumda Tirta Patriot dengan seorang oknum polisi aktif.
Dugaan ini memperkuat kekhawatiran publik terhadap praktik curang dalam proses pengadaan proyek BUMD tersebut.
“Ada dugaan yang mencengangkan, bahwa Dirut bersama oknum polisi berkolusi dalam proyek ini. Kami akan dalami dan siap menggelar aksi menuntut transparansi,” tegas Budi.
Budi menambahkan, proyek ini juga disinyalir mengalami ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi di lapangan. Dalam RAB disebutkan bahwa gaji Satpam sudah mencakup upah sesuai UMR serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Namun faktanya, para Satpam menerima gaji di bawah standar tersebut.
“Gaji mereka di bawah UMR. Tetapi dalam RAB sesuai. Kemana larinya hak Satpam itu?” ucapnya heran.
LSM Pemuda Nusantara kini mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Mereka menilai, Perumda Tirta Patriot sebagai BUMD semestinya menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang bersih dan transparan, bukan justru mencederai kepercayaan publik.
“Ini menyangkut uang publik dan hak pekerja. Kami minta Pemkot Bekasi segera melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada penyimpangan,” tutup Budi. ***
