JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6,22 triliun untuk tahun 2025, sebagaimana disepakati dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis (12/9/2024). Dari total anggaran tersebut, Rp 3,31 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan program kerja kementerian.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang telah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar).
“KKP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,22 triliun, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 2,91 triliun dan Belanja Non Operasional sebesar Rp 3,31 triliun. Kami akan maksimalkan anggaran yang telah disepakati ini,” ujar Trenggono dalam rapat kerja tersebut.
Rincian Alokasi Anggaran KKP
Trenggono menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai unit kerja di kementerian. Beberapa di antaranya adalah:
- Sekretariat Jenderal: Rp 571,25 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp 81,91 miliar
- Ditjen Perikanan Tangkap: Rp 1,26 triliun
- Ditjen Perikanan Budi Daya: Rp 937,84 miliar
- Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Rp 827,11 miliar
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP: Rp 1,32 triliun
Selain itu, anggaran juga dibagi berdasarkan program kerja. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan mendapat alokasi terbesar sebesar Rp 2 triliun, diikuti oleh Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3,5 triliun.
Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2025 akan diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional Akuatik. Alokasi DAK Fisik ini sebesar Rp 1,3 triliun, dengan usulan dari provinsi sebesar Rp 785 miliar dan dari kabupaten/kota sebesar Rp 524,9 miliar.
Kebijakan pembangunan KKP tahun 2025 juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” KKP akan berfokus pada lima arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru, yang mencakup pengembangan budidaya laut, penangkapan ikan berbasis kuota, serta pembersihan sampah plastik di laut.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyatakan bahwa Komisi IV menyetujui anggaran KKP sebesar Rp 6,22 triliun. Ia berharap anggaran ini dapat dimaksimalkan untuk menjalankan program-program kelautan dan perikanan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami akan menyampaikan hasil penyempurnaan RKA 2025 ini kepada Banggar untuk penetapan final,” jelas Sudin. ***
